PENJELASAN

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO , KECIL, DAN MENENGAH

 

 

PENJELASAN
ATAS UNDANG­UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.
Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UsahaMikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas­luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi danpengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.
Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perludi berdayakan dengan cara:
a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, danMenengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.  
Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang­ undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi denganUndang­Undang ini.
Undang­Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang­Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. 

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahsebagai bagian dari perekonomiann asional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asasdemokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asaskebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama­sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d Yang dimaksud dengan"asas efisiensi berkeadilan"adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 

Huruf e Yang dimaksud dengan“asasberkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangungan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f Yang dimaksud dengan"asas berwawasan lingkungan"adalah asas pemberdayaanUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g Yang dimaksud dengan"asas kemandirian"adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h Yang dimaksud dengan"asas keseimbangan kemajuan"adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yangber upaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf I Yang dimaksud dengan"asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6Ayat (1) 
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaanbersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha(aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Huruf b Yang dimaksud dengan”hasil penjualan tahunan”adalah hasil penjualan bersih(netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2)

Cukupjelas.

Ayat (3)

Cukupjelas.

Ayat (4)

Cukupjelas.

Pasal 7

Cukupjelas.

Pasal 8

Cukupjelas.

Pasal 9

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan“memberikan keringanan tarif prasarana tertentu”adalahpembedaanperlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan PemerintahDaerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10

Huruf a
Yang dimaksud dengan“bank data dan jaringan informasi bisnis”adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a Cukupjelas.
Huruf b Cukupjelas.
Huruf c Cukupjelas.
Huruf d Cukupjelas.

Huruf e
Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam
melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi
yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f Cukupjelas.

Huruf g Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan”menyederhanakan tatacara dan jenis perizinan”, adalah memberikan kemudahan persyaratan dann tata cara perizinan serta informasi yang seluas­luasnya.

Yang dimaksud dengan“sistem pelayanan terpadu satu pintu”adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:
a. kesederhanaan dalam proses;
b. kejelasan dalam pelayanan;
c. Kepastian waktu penyelesaian;
d. kepastian biaya;
e. keamanan tempat pelayanan;
f. Tanggung jawab petugas pelayanan;
g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; 
h. kemudahan akses pelayanan; dan
i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan. 
Huruf b         Cukup jelas. 

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13Ayat (1) 

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cu kup jelas.

Huruf g Yang dimaksud dengan”memprioritaskan”adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.
Huruf h Cukup jelas.
Ayat (2)  Cukup jelas. 

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan“inkubator”adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. 
Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha”(bussinesdevelopmentservices­providers) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Yang dimaksud dengan”konsultan keuangan mitra bank”adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk. 
Huruf d

Yang dimaksud dengan”kemampuan rancang bangun”adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.  
Yang dimaksud dengan“kemampuanperekayasaan”(engineering) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18

Huruf a Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatanpemetaan potensi dan kekuatanUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang­Undangini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang­ undangan. 

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukupjelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan”kesempatan pemilikan saham” adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka(gopublic).

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866